undang undang keimigrasian. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan. undang undang keimigrasian

a. Sekretariat Negara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2All Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52161; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan keimigrasiannya adalah “hak ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara”. Tindak Pidana Keimigrasian adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang -Undang tentang Keimigrasian. Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Download full-text PDF. Oleh karena itu, perlu keimigrasian kini telah diatur dalam pula diatur Penyidik Pegawai Negeri Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Sipil (PPNS) Keimigrasian yang tentang keimigrasian yang menjalankan tugas dan wewenang menggantikan Undang-undang Nomor 9 secara khusus berdasarkan Undang- Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Sebagai cabang hukum. Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah. Undang Undang Keimigrasian. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474); Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009. Ketentuan tentang tindak pidana di bidang Keimigrasian, berjumlah 23 pasal, dan terdapat dalam pasal 113, sampai dengan pasal 136 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang KeImigrasian. Salah satu UU yang direvisi dan dimuat dalam omnibus law ini adalah Undang-Undang No. Menimbang : a. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka. . Tapi, tidak banyak yang tahu bahwa penerbitan paspor bukan hanya melibatkan unsur pelayanan, namun juga pengawasan keimigrasian dan penegakan hukum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 (1) tentang Keimigrasian, menyebutkan bahwa Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang atau keluar WilayahPENJELASAN. p. Terkait dengan overstay, Achmad menjelaskan bahwa berdasarkan PP No. “Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, tersangka WNA tersebut telah melanggar Pasal 75. Peraturan tentang masa berlaku (validity) paspor RI tercantum dalam Bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal. Analis Keimigrasian Ahli. 35. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas atau Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan, yang meliputi : 1. BAB 11 - Ketentuan Pidana; Pasal 113. Sus/2013dalam Pasal 120 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 06Tahun 2011 tentang KEIMIGRASIAN;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ATHUR SUGARA bin SRIYONOdengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi masahukuman selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah. Bentuk Singkat. Tentang Kami. 207. v Tindakan adminisratif keimigrasian adalah tindakan yang dilakukan di luar proses pradilan yang ada di Indonesia yang sesuai dangan keterangan. Perkembangan politik hukum di bidang keimigrasian. Pengertian keimigrasian telah mengalami perubahan, dalam undang-undang Keimigrasian sebelumnya (No. Smber Data dan Bahan Hukum Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai bahan kepustakaan yaitu melalui peraturan perundang- undangan, buku, jurnal, makalah, artikel dan tulisan-tuisan yang bersifat. Dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, tindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran dibidang keimigrasian dapat dikenakan melalui tindakan keimigrasian atau. Orang Asing dalam rangka penanaman. Rumah Detensi Imigrasi merupakan UPT dari Direktorat Jenderal Imigrasi, sedangkan lapas merupakan UPT. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 75 ayat (1) menentukan alasanc. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Adapun secara rinci, tindak pidana keimigrasian yang tertera dalam Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah sebagai berikut : Pasal 113. 12/2006. Tipe Dokumen. PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, Pasal 33, Pasal 47, Pasal 65, Pasal 90, Pasal 103, dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);. Sembunyikan. Pada tahun 1990, undang-undang pemerintah yang baru memberikan status imigrasi visa kerja preferensial kepada orang Amerika Selatan keturunan Jepang seperti orang Jepang Brasil dan Jepang Peru. Sebagai Dokumen Resmi Negara, penggunaan paspor Republik Indonesia tidak lepas dari peraturan perundang-undangan serta kesepakatan (common policy) dari berbagai negara. Penggantian undang-undang keimigrasian dari Undang-Undang No. S. Mereka seluruhnya melanggar Undang-Undang Keimigrasian yakni melebihi izin masa tinggal atau overstay. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-undang No. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; c. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Aspek Hukum Keimigrasian Terhadap Orang Asing Yang Berada Di Indonesia. 16 Mei 1955 Tanggal Pengundangan. Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya. JDIH 2. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. b. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, serta perat uran perundang – undangan yang berupa pasal – pasal yan g t ercantum dalam KUHP yang menyangkutHasil kesimpulan menunjukkan bahwa kebijakan Indonesia melalui Undang-Undang Keimigrasian No. Pelaksanaan Penangkalan dilakukan. Ketentuan mengenai Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 mengenai Keimigrasian dan belum ada ketentuan lain yang mengatur lebih rinci mengenai penyidikan tersebut yang mengacu pada ketentuan Hukum Acara Pidana. 1. 9 Tahun 1992 ke Undang-Undang No. Imigrasi; Mengingat : 1. 7. 9. 37 Tahun 2009 tentang Keimigrasian. Untuk menjamin ketentuan dalam undang-undang ini ditaati maka dalam undang-undang ini diatur pula ketentuan pidana yang mengatur beberapa perbuatan yang dikualifikasi sebagai perbuatan pidana di bidang keimigrasian yang dilakukan orang asing. 68, 2013 HUKUM. Pemerintah Jerman telah mengumumkan rencana reformasi Undang-undang Kewarganengaraan yang akan mempermudah proses naturalisasi. : a. ABSTRAK: bahwa Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. TENTANG KEIMIGRASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23,. Keimigrasian. Pasal 35 Visa diplomatik diberikan kepada Orang. Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing, Undang-Undang No. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang KEIMIGRASIANUndang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIAPermenkumham No2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011). . Perkembangan globalisasi dengan Undang-Undang nomor 13 tahun menyebabkan Imigrasi berbanah terhadap 2003 tentang ketenagakerjaan, banyaknya antusias keterlibatan tka yang menyatakan bahwa : “Tenaga kerja asing masuk kewilayah Indonesia. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal 30 September 2014 s/d selesainya penyidikan perkara dimaksud; 3. PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, Pasal 33, Pasal 47, Pasal 65, Pasal 90, Pasal 103, dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Pasal 69. Peraturan Pemerintah RI No. 10. 1) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 6: Tahun: 2011: Tentang: KEIMIGRASIAN: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 05 Mei 2011: Pejabat yang Menetapkan: SUSILO BAMBANG YUDHOYONO: Status: Berlaku Tipe Dokumen. 10 Berdasarkan latar belakang tersebut,. Persyaratan Permohonan Paspor Secara umum, persyaratan permohonan paspor adalah KTP, KK, akta lahir dan atau ijazah SD/SMP/SMA. Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan pejabat imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan miliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang. 51 Tahun 2020 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2020 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan. Kepala Divisi Keimigrasian di Seluruh Indonesia 2. Imigran gelap terdiri dari dua macam yaitu: 1. Asing. 3. U. Seperti yang kita ketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintsa orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN. dan kendala - kendala yang dialami oleh. Imigrasi) terkait orang orang asing tersebut bekerja. Toelatingstesluit (Staatsblad 1916 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad 1949 Nomor 330 serta Toelatingsordonnantie. Rumah Detensi Imigrasi merupakan UPT dari Direktorat Jenderal Imigrasi, sedangkan lapas merupakan UPT. 1. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasi menyebutkan keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk aatau keluar wilayah Indonesia serta pengawasanya dalam rangka menjaga. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Penulis: B1. Dengan meningkatnya (tingginya) kedatangan TKA, maka meningkat pula potensi pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh WNA sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian antara lain overstay, masuk tidak melalui TPI (Pasal 113), tidak dapat menunjukkan paspor ketika diminta petugas (Pasal 116), hingga Grafik. Undang -U ndang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah ter akhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 . Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan undang -undang mengenai Keimigrasian. Mendapatkan keterangan langsung operasi di lapangan dengan dari masyarakat atau. Pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian. 6 Tahun 2011, keimigrasian tersebut terbagi menjadi 6, pada pasal 104 yaitu penyidikan diantaranya: yang dilakukan berdasarkan Kitab 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun. Pejabat Imigrasi dapat menempatkan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempat lain apabila Orang Asing tersebut sakit, akan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta. PAMALI Pattimura Magister Law Review. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan i. Ketentuan tentang tindak pidana di bidang Keimigrasian, berjumlah 23 pasal, dan terdapat dalam pasal 113, sampai dengan pasal 136 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang KeImigrasian. Landasan Teori Negara hukum adalah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baik nyaUndang-Undang Keimigrasian yang di dalamnya terdapat pasal 249, yang menayatakan bahwa dalam melakukan tugas dan fungsi yaitu penyidikan, PPNS berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian RI yang hal ini menjelaskan bahwa PPNS Keimigrasian sejak awal penyidikan, harus wajib memberitahukan secara tertulis tentang. Ketentuan selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri. Rumah Detensi Imigrasi dapat dibentuk di ibu kota negara, provinsi, kabupaten, atau kota. 2 Tahun 2019 ISSN: 2622 - 4828 83. keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan. Jakarta (25/7) – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi melakukan penyelidikan terhadap seorang perempuan berinisial ODG (37) atas dugaan percobaan penyelundupan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Petugas Imigrasi yang tentang Keimigrasian, yaitu “Pengawasan bertugas untuk pengawasan WNA dan WNI Keimigrasian terhadap warga negara adalah Pejabat Imigrasi yang ditetapkan oleh Indonesia dilaksanakan pada saat permohonan Dokumen Perjalanan, keluar 6 8 Undang-Undang No. Ketentuan Keimigrasian bagi lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia di daerah perbatasan diatur tersendiri dengan perjanjian lintas batas antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara tetangga yang memiliki perbatasan yang sama dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang ini. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Undang-Undang RI No. Undang-undang (UU) tentang Keimigrasian ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 1992. Layanan. 6 Tahun 2011 mencerminkan adanya perkembangan politik hukum keimigrasian. MENU. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini: a. Berdasarkan peraturan tersebut, seluruh awak alat angkut laut. UNDANG-UNDANG TENTANG KEIMIGRASIAN. pidana penyelundupan manusia dan hanya mengacu pada Undang-Undang Keimigrasian. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimgirasian, Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau disingkat (TPI) adalah. Buku Undang-undang Keimigrasian Dan Kewarganegaraan karya Tim Fokusmedia. U. Nomor. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, perlu. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEIMIGRASIAN. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEIMIGRASIAN. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun. E. 1333. 2. Dari rumusan tersebut diatas, dapat dinyatakan juga bahwa pada hakekatnya. Ani Anggorowati. 6/2011 tentang Keimigrasian; Undang-Undang RI No. 2 No. membentuk Undang-Undang tentang Keimigrasian; Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan . mengatur ketentuan tentang keimigrasian dalam suatu Undang undang; Mengingat: 1. Omnibus law ini hanya merevisi beberapa ketentuan pada pasal dan ayat dalam UU yang telah ada. Undang-undang tentang Perjanjian Internasional; e. Bab III Hasil penelitian, dalam bab ini membahas mengenai perumusan37. TENTANG . Imigrasi yang berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berperan sebagai penjaga pintu gerbang negara. : Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Keimigrasian. Undang-Undang RI No. Omnibus law ini hanya merevisi beberapa ketentuan pada pasal dan ayat dalam UU yang telah ada. 2/2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan,. Tindak Pidana Keimigrasian adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh undang undang, dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan keimigrasian. 31 9 Keimigrasian, hal. TENTANG KEIMIGRASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, Pasal 33, Pasal 47, Pasal 65, Pasal 90, Pasal 103, dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keirnigrasian, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan. Apa yang dimaksud denganhukum keimigrasian terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang - Undang No. PerMenKumHAM No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;. E. Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada Menteri. Undang-undang dan peraturan dalam undang-undang migrasi Dalam konteks undang-undang migrasi, Anda dapat memikirkan, misalnya, undang-undang. Dilansir dari situs resmi Imigrasi, dalam Undang-Undang pasal 1 ayat 1 Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, keimigrasian adalah 'hak ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah. Berlaku: 05 Mei 2011. UNDANG-UNDANG TENTANG KEIMIGRASIAN. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2011. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin potensi, harkat, dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia;. Paath, S. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Keimigrasian. E. Administrasi. 5. Dengan demikian adanya perbedaan – perbedaan penerapan tindakan dalam. Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-Undang. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Keimigrasian untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, Menteri membentuk Tim Pengawasan Orang Asing yang.